Ruang Kerja Kantor

Layout Tata Ruang Kantor Tertutup

Foto: Bongkarngraphic from bongkarngraphic via Canva Pro

Karakteristik dari kantor yang satu ini kurang lebih sama seperti tata ruang kantor bilik atau cubicle office, yaitu sama-sama tertutup.

Kendati demikian, ruangan untuk karyawannya dibuat lebih tertutup lagi.

Biasanya, kantornya terdiri dari beberapa ruangan yang tertutup, satu ruangan ditempati satu karyawan atau lebih.

Adapun kantor yang cocok menerapkan tata ruang ini adalah kantor yang hanya diisi oleh jajaran manajemen atas saja.

Jadi, saat berada di kantor bisa merasakan privasi lebih baik.

Pertimbangan dan batasan

Hanya pengguna yang peran adminnya ditetapkan secara langsung yang dapat menyiapkan ruang kerja pemantauan admin. Jika peran admin pembuat ruang kerja ditetapkan melalui grup, refresh data di ruang kerja gagal.

Ruang kerja pemantauan admin adalah ruang kerja baca-saja. Peran ruang kerja tidak memiliki kemampuan yang sama seperti yang mereka lakukan di ruang kerja lain. Pengguna ruang kerja, termasuk admin, tidak dapat mengedit atau menampilkan properti item seperti model semantik dan laporan di ruang kerja.

Pengguna dengan izin build untuk model semantik di ruang kerja pemantauan admin ditampilkan memiliki izin baca .

Hak istimewa admin terdelegasi granular (GDAP) tidak didukung.

Setelah akses diberikan ke ruang kerja pemantauan admin atau konten yang mendasarnya, akses tidak dapat dihapus tanpa menginisialisasi ulang ruang kerja. Namun, tautan berbagi dapat dimodifikasi seperti halnya ruang kerja biasa.

Model semantik di ruang kerja secara otomatis di-refresh sekali per hari, sekitar waktu yang sama ketika ruang kerja diinstal untuk pertama kalinya.

Untuk mempertahankan proses refresh terjadwal, pertimbangkan batasan berikut:

Jika pengguna yang pertama kali mengakses ruang kerja tidak lagi menjadi admin, refresh terjadwal di ruang kerja gagal. Masalah ini dapat dimitigasi dengan meminta admin lain masuk ke Fabric, karena kredensial mereka akan secara otomatis ditetapkan ke semua model semantik di ruang kerja untuk mendukung refresh data di masa mendatang.

Jika admin yang pertama kali mengakses ruang kerja menggunakan Privileged Identity Management (PIM), akses PIM mereka harus aktif selama waktu refresh data terjadwal, jika tidak, refresh gagal.

Desain Tata Ruang Kantor Bilik (Cubicle Office)

Tipe ruang kantor ini biasa disebut kantor bilik, serta paling sering digunakan di kantor-kantor formal.

Jenis kantor bilik adalah jenis desain tata letak tertutup, di mana ruang kerja dipisahkan dengan dinding partisi yang mengelilingi meja kerja.

Sejalan dengan fakta di lapangan, cubicle office membentuk formasi atau desain barisan yang umumnya membutuhkan ruangan lebih luas.

Tata Ruang Kantor Berpanorama (Landscape Office)

Tipe kantor berpanorama mengacu pada desain interior kantor yang menyenangkan dan unik.

Dalam praktiknya, jenis kantor ini melibatkan banyak desain interior untuk mengoptimalkan kenyamanan.

Di antaranya berupa penempatan tanaman, penggunaan cahaya alami, dan beberapa karya seni.

Banyak orang percaya, hadirnya bentuk tata letak kantor ini dapat menciptakan komunikasi, kolaborasi dan kerja tim antara karyawan.

Jenis tata ruang kantor ini paling sering digunakan oleh perusahaan startup atau agency yang mengembangkan ide-ide kreatif.

Bagaimana Cara Menata Interior Kantor yang Ideal? Ini Tipsnya

Desain Tata Ruang Kantor Bersama (Coworking Office)

Tidak mau pusing mengatur hingga mendesain ruang kantor?

Co-working space bisa jadi salah satu opsi sewa kantor yang mampu mengakomodasi kebutuhan bisnis.

Sebagai pihak ketiga, co-working space telah dilengkapi dengan fasilitas sewa kantor seperti mesin kopi, printer, ruang pertemuan, hingga kursi bean bag.

8 Inspirasi Desain Kantor Minimalis yang Nyaman agar Lebih Produktif

Desain Tata Ruang Kantor Terbuka (Open Office)

Bentuk tata ruang kantor terbuka merupakan salah satu desain tata letak yang paling banyak digunakan perusahaan.

Sebut saja perusahaan kreatif, startup teknologi, dan bahkan organisasi besar yang sedang berkembang.

Penggunakan jenis layout ini berfokus pada penyediaan ruang terbuka, dibandingkan dengan desain kubus yang lebih tradisional.

Dalam penggunaan open-plan office, tidak ada dinding pemisah yang mengganggu karena didominasi oleh meja kerja memanjang.

Jika hendak sewa kantor, saat ini ada sejumlah perusahaan properti yang menyediakan kantor jenis ini.

Menginisialisasi ulang ruang kerja

Terkadang, administrator mungkin perlu menginisialisasi ulang ruang kerja, termasuk untuk mengatur ulang akses ke ruang kerja atau konten yang mendasarnya.

Admin dapat menjalankan API untuk menginisialisasi ulang ruang kerja menggunakan langkah-langkah berikut:

Ambil ID ruang kerja pemantauan admin dari URL saat melihat ruang kerja.

Jalankan API penghapusan model semantik, pertama-tama ganti 'xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx' dengan ID ruang kerja pemantauan admin Anda.

api.powerbi.com/v1/admin/workspaces/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx -Method Delete

Klik menu Ruang Kerja dan pilih Pemantauan admin untuk memicu reinisialisasi ruang kerja, mirip dengan proses penginstalan pertama. Terkadang, menyegarkan halaman juga diperlukan.

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menetapkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

"Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

Dia mengatakan bahwa penetapan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai Komisi XIII tersebut merupakan hasil keputusan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada Senin (21/10).

Baca juga: Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi

Baca juga: DPR gelar Rapat Paripurna tetapkan jumlah AKD

Pimpinan DPR lantas meminta Kesetjenan DPR menayangkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I hingga Komisi XIII, serta Badan Anggaran DPR RI.

Komisi I DPR RI membidangi pertahanan, luar negeri, dan informatika. Dengan mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Lembaga Sensor Film (LSF).

Komisi II DPR RI membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur. Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Komisi III DPR RI membidangi penegakan hukum. Dengan mitra kerja Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN).

Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Dengan mitra kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Karantina Indonesia.

Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur dan perhubungan. Dengan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, BUMN. Dengan mitra kerja Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. BUMN. Dengan mitra kerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Komisi VIII DPR RI membidangi agama, sosial, dan perempuan dan anak. Dengan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Dengan mitra kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dan Badan Gizi Nasional.

Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, olah raga, sains dan teknologi. Dengan mitra kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik.

Komisi XI DPR RI membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BUMN (PMN dan Privatisasi).

Komisi XII DPR RI membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup dan investasi. Dengan mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Komisi XIII DPR RI membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM). Dengan mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Tata ruang kantor adalah aspek yang mesti diperhatikan agar operasional bisnis perusahaan bisa berjalan lancar.

Jika tata ruang kantornya tepat, karyawan bisa bekerja lebih produktif, inovatif, dan kreatif.

Lantas, apa itu tata ruang kantor?

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Administrasi Perkantoran (1973), Ida Nuraida menjelaskan, tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor dengan alat-alat dan perabotan pada luas lantai dan ruangan yang tersedia, untuk memberikan sarana bagi pegawai.

Sementara itu, laman DIOUS FUrniture (dious-furniture.com) menjelaskan, pengertian tata ruang kantor adalah penataan ruang dan pengorganisasian benda-benda fisik di tempat kerja, mencakup penempatan strategis furnitur, peralatan, dan komponen lainnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang fungsional.

Namun tentu saja, tata ruang kantor itu mesti disesuaikan dengan jenis perusahaannya.

Creative agency yang bergerak di bidang digital marketing, tentu akan memiliki tata ruang yang berbeda dengan sebuah firma hukum.

Sebagai referensi, di bawah ini Anda bisa mengetahui mengenai beberapa hal mengenai tata ruang kantor, mulai dari jenis-jenis tata ruang kantor dan kelebihan serta kekurangannya.

Menginstal ruang kerja pemantauan admin

Ruang kerja pemantauan admin secara otomatis diinstal saat admin mengaksesnya untuk pertama kalinya. Laporan di ruang kerja muncul sebagai kosong hingga refresh data pertama. Refresh data pertama dimulai sekitar lima menit setelah ruang kerja diinstal, dan biasanya selesai dalam beberapa menit.

Untuk memicu penginstalan ruang kerja pemantauan admin, ikuti langkah-langkah berikut:

Masuk ke Fabric sebagai admin.

Dari menu navigasi, pilih Ruang Kerja.

Pilih Pemantauan admin. Saat dipilih untuk pertama kalinya, penginstalan ruang kerja dimulai secara otomatis dan biasanya selesai dalam beberapa menit.